Permohonan NPPBKC

Di publish pada 07-01-2026 21:58:37

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC.

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan Surat Permohonan untuk memperoleh NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sesuai jenis kegiatan usaha.

Permohonan paling sedikit dilampiri dengan:

Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dalam rangka perizinan NPPBKC yang masih berlaku;

Salinan izin usaha dari instansi terkait sesuai jenis usaha;

Daftar mesin produksi dan/atau pengemasan BKC (bagi Pengusaha Pabrik);

Daftar penyalur (khusus Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau);

Surat kesiapan pemaparan proses bisnis perusahaan;

Nomor Induk Tunggal Kepabeanan (NITKU) dan alamat;

Data Registrasi Pengusaha BKC; dan

Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan tanggung jawab penuh atas kegiatan usaha serta kesediaan atas ketentuan penamaan tempat usaha.

2. Penerimaan dan Penelitian Permohonan

Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan:

Memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon;

Melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen persyaratan yang meliputi:

Pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan permohonan;

Kesesuaian dan kelayakan lokasi usaha;

Tidak adanya kesamaan nama pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, penyalur, atau tempat penjualan eceran dengan tempat usaha lain yang telah memiliki NPPBKC.

3. Penetapan Keputusan

Berdasarkan hasil penelitian permohonan:

Dalam hal persyaratan terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pemberian NPPBKC beserta Piagam NPPBKC;

Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan yang disertai alasan penolakan.

4. Penyampaian Hasil Pelayanan

Pemohon menerima:

Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC; atau

Surat Penolakan.

Pemohon yang telah memperoleh NPPBKC wajib memasang Piagam dan/atau tanda nama NPPBKC atau salinan Piagam NPPBKC paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan pemberian NPPBKC diterbitkan.

5. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Pemberian NPPBKC paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung setelah pemaparan proses bisnis selesai dilakukan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian NPPBKC.

6. Biaya Pelayanan

Pelayanan Pemberian NPPBKC tidak dipungut biaya.

7. Produk Pelayanan

Produk pelayanan berupa: